JAKARTA, AW-Pemerintah Indonesia telah menyampaikan tawaran kepada Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang dalam proses negosiasi tarif Trump 32% oleh AS. Tawaran itu antara lain membahas peningkatan pembelian produk pertanian dari AS.
Pihak AS merespons sangat positif penawaran dan permintaan Indonesia tersebut dan bersedia segera menindaklanjutinya di level teknis dengan menyelesaikan kerangka perjanjian dalam 60 hari.
Mencermati berbagai dinamika dalam kebijakan tarif perdagangan AS, Pemerintah RI merespons cepat dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin Delegasi RI ke AS. Menko Airlangga berangkat bersama beberapa pimpinan kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan isu dan kebijakan tarif resiprokal AS.
Delegasi Indonesia tersebut ditargetkan bertemu dengan empat pejabat utama AS yang terkait isu dan kebijakan tarif antara lain Secretary of State AS, United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce AS, serta Secretary of Treasury AS. Juga dengan berbagai asosiasi usaha, lembaga, dan pihak swasta serta pihak lain di AS.
Negosiasi Tarif Trump Diarahkan Langsung Oleh Presiden Prabowo
Tindakan negosiasi atas tarif Trump yang dilakukan oleh Pemerintah RI mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tindakan cepat tersebut mendapatkan apresiasi dan respons sangat positif dari pihak AS. Menko Airlangga menyampaikan, pertemuan RI dan AS terwujud di awal. Bahkan, berhasil disepakati bahwa kebijakan tarif akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan.
“Indonesia termasuk salah satu negara yang diterima lebih awal oleh Pemerintah AS untuk membahas kerja sama ekonomi bilateral RI-AS dalam mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ungkap Menko Airlangga dalam publikasi yang dikutip Jumat (18/04/2025).
Memulai pertemuan dan negosiasi dengan pihak AS di hari pertama pada 17 April 2025, Menko Airlangga dan Delegasi RI bertemu langsung dengan Ambassador Jamieson Greer (USTR) dan Howard Lutnick (Secretary of Commerce AS), dua orang Menteri di AS yang langsung bertanggungjawab dan menangani kebijakan tarif AS. Pertemuan fokus untuk membahas negosiasi dan upaya strategis mengantisipasi pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal AS terhadap Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah RI telah menyampaikan tawaran dan permintaan kepada Pemerintah AS untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade) antara lain membahas peningkatan pembelian energi, produk pertanian, dan EPC, serta mengoptimalkan kerja sama terkait critical minerals.
Selain itu, membahas pemberian insentif dan fasilitas bagi perusahaan AS dan Indonesia untuk mendorong investasi, upaya memperlancar prosedur dan proses impor produk AS ke Indonesia, serta beberapa investasi strategis di AS maupun di Indonesia.
Upayakan Tarif yang Lebih Rendah
Pemerintah Republik Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan financial services. Pemerintah RI juga menekankan pentingnya penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di Amerika Serikat. Di sisi lain, pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga economic security.
Dari pertemuan tersebut, pihak AS merespons sangat positif penawaran dan permintaan Indonesia dan bersedia segara menindaklanjutinya pada level teknis. Artinya, AS segera memulai negosiasi di tingkat teknis dengan target menyelesaikan kerangka perjanjian dalam 60 hari. “Pihak AS telah menyepakati bahwa isu kebijakan tarif dan kerja sama bilateral RI-AS akan dibahas dan diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan,” tegas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Nantinya, dijajaki untuk membuat kerangka kerja sama bilateral dalam bentuk Strategic Economic Partnership yang meliputi antara lain kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan terkait critical minerals, dan kemitraan koridor rantai pasok yang resilient
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.
