JAKARTA, AW-Indonesia akan memiliki stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog 3,8 juta ton di akhir Mei ini dari saat ini 3,7 juta ton. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) memastikan cadangan beras pemerintah atau CBP itu dalam kondisi sangat cukup guna memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya jelang semester II-2025.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini, total CBP telah mencapai 3,7 juta ton. Peningkatan CBP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini berasal dari transfer stok 2024 sebesar 1,8 juta ton ditambah surplus produksi 2025. CBP disiapkan sebagai antisipasi berbagai kebutuhan pemerintah antara lain bantuan pangan dan intervensi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
“Kita proyeksikan sampai akhir bulan ini kita akan memiliki stok sekitar 3,8 juta ton. Dan ini salah satu stok terbaik nasional, karena Presiden Prabowo Subianto memang mengharuskan kita memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) sekitar 3,7-3,8 juta ton di akhir bulan ini. CBP 3,7 juta ton itu siap untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, itu berkat produksi yang meningkat,” jelas Arief dalam publikasi yang dikutip Kamis (22/05/2025).
Dalam rapat koordinasi bersama Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan produksi nasional melalui strategi penanaman padi minimal 1 juta hektare (ha) per bulan, penguatan saluran irigasi, serta peningkatan kualitas produksi melalui upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pangan.
“Tiap bulan harus bisa menanam minimal 1 juta ha karena kebutuhan bulanan nasional itu sekitar 2,5-2,6 juta ton,” ungkap Arief. Selanjutnya, pemerintah juga terus mendorong edukasi kepada petani agar menjaga kualitas gabah, terutama yang akan masuk ke skema CBP. “Kualitas pascapanen menjadi penentu efektivitas penyimpanan dan penyaluran beras CBP,” jelas Arief.
Ekspor Beras
Dalam kesempatan itu, Arief mengatakan, Indonesia saat ini telah berada pada posisi swasembada beras. Dengan produksi nasional di atas 32-33 juta ton, pemerintah optimis tidak perlu melakukan impor. Bahkan diyakini Indonesia akan mampu melakukan ekspor 2.000 ton beras ke Malaysia tentu sesuai kondisi ketersediaan pangan nasional ke depan.
Kalau untuk beras khusus, Indonesia memang sudah mengekspor. “Beberapa waktu terakhir sebenarnya juga kita sudah mengekspor ke Saudi Arabia dan beberapa tempat untuk beras khusus,” tutur Arief.
Untuk beras reguler ini, Presiden Prabowo dalam beberapa forum sebenarnya sudah menyampaikan bahwa mengizinkan untuk melakukan ekspor, apalagi membantu negara-negara tetangga yang memang sedang kekurangan. Komitmen Presiden Prabowo adalah Indonesia siap membantu negara lain yang kekurangan, namun prioritas utama tetap penguatan ketahanan pangan dalam negeri.
“Tapi, kita semua saat ini sedang fokus menyiapkan CBP. Nanti saat produksi sudah sangat stabil, CPP cukup, relatif lebih aman, harusnya kita juga bisa melakukan ekspor pada saat CBP tinggi dan produksi bisa dipastikan baik,” tegas Arief Prasetyo Adi.
Sementara itu, terkait harga, pemerintah tentunya akan melakukan intervensi selektif apabila terjadi kenaikan yang memberatkan konsumen, sambil tetap menjaga agar harga di tingkat petani tidak turun di bawah Rp 6.500 per kilogram (kg).
Untuk itu, Bapanas menugasi Bulog agar melakukan penyaluran beras secara bertahap dan hati-hati, terutama pada periode Juni-Juli di mana tren harga di tingkat produsen cenderung turun. “Indonesia saat ini memiliki cadangan yang sangat cukup. Presiden juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Di satu sisi petani harus dilindungi harganya, dan di sisi lain masyarakat juga harus bisa membeli beras dengan harga wajar,” kata dia.
