JAKARTA, AW-Perencanaan dan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang tepat menjadi salah satu kunci optimalisasi penyerapan pupuk bersubsidi, termasuk di Provinsi Aceh. Dengan penyerapan pupuk bersubsidi yang optimal maka penguatan ketahanan dan pencapaian swasembada pangan nasional dapat dicapai.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi agar penyalurannya semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Mentan menyampaikan, pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. “Pupuk bersubsidi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani yang berhak. Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk dengan memperkuat sistem e-RDKK agar perencanaan dan distribusi lebih tepat serta transparan,” ujar Mentan dalam publikasi yang dikutip Kamis (09/10/2025).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh TA Khalid mendukung penuh kebijakan pupuk bersubsidi pemerintah melalui Kementan. Langkah Kementan sudah tepat, serta mengingatkan bahwa perencanaan kebutuhan pupuk harus dilakukan dengan cermat karena data e-RDKK menjadi kunci utama dalam memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.
“Kebijakan pupuk subsidi ini sudah sangat baik, terus kita awasi dan perbaiki perencanaannya. Administrasi jangan sampai salah, e-RDKK harus benar-benar diinput sesuai kebutuhan di lapangan. Data yang tepat akan menentukan keberhasilan penyaluran pupuk,” tegas TA Khalid.
Khalid juga mendorong seluruh pihak di Aceh mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi, mengingat alokasi yang tersedia saat ini dipastikan mencukupi hingga Desember 2025. Menjelang musim tanam Oktober–Maret (Okmar), Khalid berharap para petani segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang telah disiapkan pemerintah agar kebutuhan pemupukan dapat terpenuhi tepat waktu dan tidak menghambat proses tanam.
“Pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sangat fokus terhadap ketahanan pangan. Saya ingin Aceh menjadi lumbung pangan nasional. Maka semua pihak harus berkoordinasi mulai dari pemerintah daerah, penyuluh, kios, hingga kelompok tani, agar tidak ada pupuk yang tersisa. Mari benahi bersama dari sisi administrasi dan lapangan,” ujar Khalid.
Aceh memiliki potensi besar sebagai sentra produksi tanaman. Dengan dukungan sarana produksi yang cukup, pendampingan penyuluh, serta penyaluran pupuk yang tertib, daerah ini bisa berkontribusi signifikan terhadap visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. “Saya bangga kepada petani Aceh yang terus bersemangat. Pemerintah pusat sudah hadir melalui kebijakan pupuk subsidi ini, sekarang saatnya kita memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan di tingkat petani,” tandas dia.
Sementara itu, Sukri, seorang petani dari Desa Glee Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, mengaku dirinya sudah merasakan langsung kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi tahun ini. “Saya rencana akan mulai tanam di awal November, akhir Oktober ini mulai olah lahan. Pupuk akan saya tebus segera. Alhamdulillah sekarang mudah, dan saya membeli dengan harga sesuai HET. Kuota saya juga aman dan sesuai dengan kebutuhan,” ungkap Sukri.
Menurut Khalid, pengakuan seperti yang disampaikan Sukri menunjukkan bahwa kebijakan pupuk subsidi semakin membaik di lapangan. Ia berharap praktik baik tersebut bisa diperluas ke seluruh kabupaten di Aceh. “Inilah yang kita harapkan petani mudah menebus pupuk, harga sesuai HET, dan ketersediaan mencukupi. Dengan sinergi dan kerja bersama, Aceh akan benar-benar menjadi lumbung pangan nasional,” tutur dia.
