JAKARTA, AW-Pagu anggaran efektif sektor kelautan dan perikanan tahun ini setelah adanya efisiensi tercatat Rp 3,58 triliun. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta dukungan Komisi IV DPR untuk merelaksasi dan merevisi anggaran (membuka blokir) agar pembiayaan program swasembada pangan, bantuan sarana bagi masyarakat pelaku usaha perikanan skala kecil, serta penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan bahwa pagu efektif KKP saat ini mencapai Rp 3,58 triliun setelah adanya efisiensi dari yang semula Rp 4,84 triliun. “Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres No 01 Tahun 2025, pagu efektif KKP menjadi Rp 3,58 triliun, yang terdiri atas belanja pegawai Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun, serta belanja modal Rp 37,93 miliar,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang digelar di Jakarta, Selasa (22/04/2025).

Pagu anggaran efektif itu di antaranya untuk memaksimalkan pelaksanaan program prioritas ekonomi biru dan pemberdayaan masyarakat. Pada pemberdayaan masyarakat, KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bantuan pemerintah itu berupa 11 ribu unit alat tangkap, 1.100 unit mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga bantuan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut. Bantuan pemerintah yang akan didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer. “Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia,” kata Trenggono dalam publikasi KKP.

Selain bersumber dari APBN, KKP akan mengoptimalkan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri, di antaranya untuk mendukung program perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan infrastruktur budi daya udang. Program-program pembangunan ini akan menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat.

Rapat kerja itu salah satunya menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP guna mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, sera mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis kelautan dan perikanan. “Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai misi Asta Cita pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto saat membacakan simpulan rapat.

Pagu anggaran KKP untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 semula Rp 4,84 triliun dengan alokasi belanja pegawai Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 2,76 triliun, dan belanja modal Rp 165,35 miliar. Namun dengan adanya program efisiensi, pagu efektif KKP untuk TA 2025 menjadi Rp 3,58 triliun dengan alokasi belanja pegawai Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun, dan belanja modal Rp 37,93 miliar. Pagu efektif Rp 3,58 triliun itu dari APBN (non-PHLN).

Di sisi lain, KKP memiliki anggaran yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 1 triliun. “Kami mohon dukungan Komisi IV DPR terhadap usulan relaksasi dan revisi anggaran (buka blokir) terutama untuk pembiayaan program swasembada pangan dan seterusnya,” jelas Menteri Trenggono.