JAKARTA, AW-Penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) oleh Perum Bulog dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg) tanpa rafaksi membutuhkan dukungan para petani untuk menjaga kualitas hasil panennya. Petani dapat menjaga kualitas gabah dengan memanen sesuai jadwal, bukan panen yang disegerakan. Karena itu, perlu kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, untuk memberikan edukasi kepada para petani untuk menjaga kualitas gabah yang dihasilkannya.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penegasan keberpihakan pemerintah terhadap para petani ditunjukkan lewat Inpres No 06 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo Subianto telah memandatkan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton dengan HPP Rp 6.500 per kg untuk GKP dengan segala kualitas (any quality) di tingkat petani. “Pemerintah itu betul-betul membeli Rp 6.500 per kg, tetapi kualitasnya itu maksudnya bukan panen yang disegerakan, tapi GKP,” ungkap Arief Prasetyo Adi dalam publikasi yang dikutip Rabu (16/04/2025).

Konsekuensi GKP dari panen yang disegerakan adalah rendemen gabah rendah sehingga produksi beras yang dihasilkan saat giling bisa lebih sedikit. Apalagi, beras dari GKP yang diserap Bulog itu nantinya disimpan menjadi GKP sehingga kualitasnya harus bagus agar bisa tahan lama. “Karena itu, kita perlu bantu Bulog dalam mengedukasi sedulur petani bahwa GKP yang dibeli Bulog, bukan gabah kering pohon, bukan gabah hijau, bukan yang dipanen masih hijau,” jelas Arief Prasetyo.

Yang dialami Bulog saat ini, Gabah Kering Panen yang digiling kerap kali rendemennya kurang baik. “Ini yang dialami Bulog hari ini, karena apabila digiling, malah bukan meningkatkan produktivitas, tetapi rendemennya bisa kurang bagus. Jadi, perlu ada edukasi ke petani supaya beras Bulog nanti tidak tengik, tidak apek, dan warnanya menguning selama disimpan,” papar Arief.

Arief Prasetyo Adi mencetuskan hal itu saat Dialog Kebangsaan bertema Mewujudkan Ketahanan Pangan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri) di Bandung Barat, Jawa Barat, pada 15 April 2025.

Arief Prasetyo menuturkan, kebijakan HPP GKP Rp 6.500 per kg tanpa rafaksi atau berlaku untuk semua kualitas dapat berjalan dengan baik dengan didukung oleh peningkatan kualitas panen yang dihasilkan para petani di Tanah Air. Hal itu lantaran GKP yang dibeli oleh Bulog itu akan disimpan sebagai CBP.

Dalam kesempatan itu, Bapanas mengajak kolaborasi dengan TNI/Polri dalam mendukung Bulog melakukan edukasi bagi petani padi. Upaya pemerintah dalam komando Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi swasembada pangan, terutama beras, sangat penting disokong oleh banyak pihak. Seiring peningkatan produksi beras di 2025 ini, pemerintah pun melalui Bulog melakukan penyerapan hasil panen petani untuk disimpan sebagai stok CBP. “Tapi, itu perlu upaya penguatan edukasi kepada petani padi. Edukasi diperlukan agar kebijakan HPP GKP tanpa rafaksi dapat didukung dengan peningkatan kualitas gabah yang dihasilkan oleh petani,” ungkap Arief.

Kepala Koordinator Widyaiswara Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah Polri (Kakor WI Sespimmen Polri) Brigjen Pol Slamet Hariyadi, dalam sambutannya, turut mengamini bahwa peran TNI dan Polri dibutuhkan dalam dukungan perwujudan ketahanan pangan nasional. “Ketahanan pangan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Karena itu, peran semua pihak serta TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan stabilitas sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” jelas dia.

Di Dialog Kebangsaan itu, Brigjen Pol Slamet memandang perlu disampaikan terkait peserta didik Sespim yang terdiri atas tiga sekolah. “Ada Sespimti, ada Sespimmen, ada Sespimma,” kata dia. Sespimti terdiri atas 54 orang dengan komposisi dari Polri 40 orang, TNI 11 orang, termasuk dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan satu orang. Ada juga dari Kejaksaan Agung satu orang dan Badan Siber dan Sandi Negara satu orang. “Untuk Sespimmen ada 239 orang. Untuk Polri 223 orang dan TNI ada 14 orang. Untuk siswa dari mancanegara ada dua orang, yaitu dari Timor Leste dan dari Fiji. Di Sespimma, peserta ada 100 orang, ini yang menghadiri dan mengikuti Dialog Kebangsaan pagi ini,” tandas dia.

Serapan Capai 35%

Sementara itu, realisasi penyerapan setara beras oleh Bulog sampai 15 April 2024 telah menyentuh 1.074.000 ton atau 35,82% dari target 3 juta ton. Dengan begitu, total stok beras yang disimpan Bulog se-Indonesia sudah sebesar 2,6 juta ton. Arief mengatakan, pada Maret dan April merupakan puncak panen raya padi, sehingga Bapanas telah menugasi Bulog untuk melakukan penyerapan dengan harga Gabah Kering Panen saat ini Rp 6.500 per kg tanpa rafaksi dan any quality

Hal itu memang menuntut semua pihak bekerja lebih keras, tetapi bisa dipastikan kondisi itu membantu para petani yang ada di sawah. “Bapak Presiden juga sudah perintah ke kita semua untuk swasembada pangan, itu mutlak. Hari ini kita kerjakan swasembada beras. Karena itu, kita apresiasi sekali sama teman-teman TNI/Polri (yang turut membantu mengejar swasembada pangan). Tidak ada organisasi yang sesolid ini. Jadi, bapak ibu semua harus bangga menjadi bagian dari TNI dan Polri,” ungkap Arief Prasetyo Adi.

Pemerintah optimistis Bulog dapat mencapai total serap 2 juta ton hingga April 2025 ini, sebagaimana target yang sempat dilontarkan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Februari lalu. Terlebih, proyeksi produksi beras di April ini masih dapat menorehkan angka 4,95 juta ton atau ada surplus 2,42 juta ton terhadap kebutuhan konsumsi bulanan di April sekitar 2,53 juta ton.

Realisasi serapan Bulog kini sudah 1 juta ton setara beras. “Tapi kita mau sampaikan bahwa 60-70% itu adalah gabah. Jadi, masih ada satu proses lagi untuk dikeringkan dan digiling untuk menjadi beras oleh Bulog. Kesinambungan ini memang kritikal, setelah Bulog menyerap, disimpan, dan nanti kita siram dengan stok saat kondisi defisit,” ungkap Arief.

Upaya optimalisasi penyerapan hasil panen petani tersebut juga bagian dari usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, harga petani tidak boleh jatuh sangat jauh saat panen raya. “Hari ini rerata harga GKP petani masih lebih dari HPP Rp 6.500 per kg. Untuk itu, sangat penting menjaga kolaborasi dengan TNI/Polri. Pengabdiannya hari ini sungguh luar biasa. Tidak ada kegiatan pangan nasional yang tidak berkaitan dengan TNI/Polri. Jadi sekali lagi, terima kasih dan salam hormat dan bangga saya kepada seluruh insan TNI/Polri,” kata Arief.