JAKARTA, AW-Kesuksesan Indonesia menaikkan produksi beras saat kemarau di 2024 akan diterapkan lagi di tahun ini. Produksi beras saat kemarau tahun lalu meningkat berkat sistem pompanisasi. Saat kemarau 2024, produksi beras RI masih bisa naik 2 juta ton.

Karenanya, dengan masuknya musim kemarau di Juni-Oktober 2025, pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sigap menjaga produksi beras lewat irigasi dan pompanisasi di sentra-sentra penghasil.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, mulai Juni hingga Oktober ini, Indonesia memasuki musim kemarau sehingga curah hujan diprediksi sangat rendah. Kondisi itu berisiko menyebabkan kekeringan lahan, keterbatasan pasokan air irigasi, penurunan luas tanam, serta ancaman gagal panen di sejumlah daerah. Untuk itu, Kementan dan Kementerian PU serta Kemendagri bersinergi menjaga produksi pangan di musim kemarau 2025 dengan memperkuat sistem irigasi dan program pompanisasi di sentra-sentra produksi pertanian.

Sebagai langkah konkret, Presiden RI telah menyetujui pengalokasian anggaran Rp 12 triliun untuk peningkatan infrastruktur irigasi di area seluas 2 juta hektare (ha). Pada 2025, penguatan irigasi difokuskan pada lahan intensifikasi seluas 851 ribu ha (optimalisasi lahan/oplah), 1 juta ha sawah tadah hujan, serta 500 ribu ha ekstensifikasi lahan baru.

“Kita menghadapi musim kemarau yang menjadi titik kritis bagi pertanian. Juni-Oktober hujan minim. Tapi justru di masa inilah produksi harus kita jaga. Pengalaman tahun lalu membuktikan, meski di tengah El Nino, produksi justru meningkat karena pompanisasi. Untuk itu, tahun ini pompanisasi dan irigasi harus kita jalankan maksimal,” kata Mentan Amran.

Saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Program Pompanisasi dan Irigasi Pertanian di Kanpus Kemendagri Jakarta pada 3 Juni 2025, Mentan mengatakan, kesenjangan pembangunan infrastruktur irigasi dari tingkat pusat hingga daerah telah lama menjadi hambatan. Tak jarang, infrastruktur primer dibangun oleh pusat, namun jaringan sekunder dan tersier diabaikan oleh provinsi dan kabupaten, sehingga aliran air tidak mencapai lahan pertanian secara optimal.

“Dulu Inpres Irigasi sering tidak sinkron. Kabupaten perbaiki tersier, provinsi tidak bangun sekunder. Pusat bangun primer, daerah tidak bisa lanjutkan. Akibatnya, meski dana triliunan rupiah digelontorkan untuk bendungan dan saluran air, hasilnya minim. Luas tanam stagnan di angka 10 juta hektare tiap tahun,” kata Mentan dalam publikasi yang dikutip Rabu (04/06/2025).

Saat ini, pompanisasi sudah disebar di 80 ribu titik di seluruh Indonesia baik di Jawa maupun luar Jawa. Mentan meminta pompanisasi dan lokasi irigasi didata lagi dengan baik serta program itu dijalankan terintegrasi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, demi memastikan aliran air dari bendungan hingga ke lahan petani tidak terputus.

“Pompanisasi bukan sekadar solusi darurat, tapi strategi jangka menengah untuk stabilkan produksi pangan. Tahun lalu, saat puncak El Nino, produksi justru naik 2 juta ton. Artinya, kita bisa mengurangi dampak iklim jika kerja sama dan sistem irigasi berjalan dengan baik dan pompanisasi ” tambah Mentan Amran.

Dukung Swasembada Pangan

Dalam rakor itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU siap mendukung program swasembada pangan. Sesuai Inpres No 02 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membangun irigasi sekunder dan tersier. “Terima kasih banyak Pak Mentan sudah memikirkan kami, berkat inpres ini tanggung jawab kami yang sebelumnya dibatasi, menghambat kinerja kami sudah bisa teratasi,” ujar Dodi.

Saat ini, kata Dody, Kementerian PU berkolaborasi dengan Kementan terus mengerjakan perbaikan irigasi dan membangun irigasi dititik yang sudah didata. “Harapan kami Sekda, Kepala Dinas Pertanian itu juga ikut bekerja maksimal di sini. Karena tanpa mereka, kami juga tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang tahu kondisi irigasi di kota maupun di kabupaten itu mereka,” jelas Dodi.

Di kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja bersama dalam menyukseskan program pompanisasi dan perbaikan jaringan irigasi sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, utamanya menjaga produksi beras di tengah tantangan musim kemarau 2025.

“Program ini membuka ruang bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kepedulian serta anggaran untuk memperbaiki jaringan irigasi yang sangat penting bagi masyarakat petani di wilayah masing-masing, sehingga memasuki musim kemarau, petani tidak kekurangan ketersediaan air,” ujar Tito.

Menteri Tito juga menginstruksikan seluruh kepala Dinas Pertanian dan Dinas PU di provinsi dan kabupaten/kota untuk turun langsung mengecek kondisi lahan dan ketersediaan air di daerah masing-masing. “Setelah rapat ini, saya minta kepala daerah segera melakukan rapat internal khusus untuk membahas kesiapan dan kondisi air di wilayahnya baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena nanti kita akan melakukan evaluasi di depan,” tandas Tito.