JAKARTA, AW-Presiden Prabowo Subianto menilai pelaku curang perberasan adalah vampir ekonomi yang menikam rakyat dari belakang. Karena itu, Presiden Prabowo menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut dan menindak tegas seluruh pelaku curang perberasan, baik dalam rantai distribusi maupun penggilingan padi.

Presiden Prabowo Subianto, saat peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025, menyampaikan peringatan tegas terhadap para pelaku usaha yang terlibat dalam praktik curang di sektor pangan, utamanya perberasan. Presiden menyebut para pelaku curang perberasan sebagai pengkhianat bangsa dan vampir ekonomi yang merugikan rakyat demi keuntungan segelintir kelompok.

Presiden Prabowo pun langsung memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut dan menindak tegas seluruh pelaku kecurangan, baik dalam rantai distribusi maupun di sektor penggilingan padi dan distribusi beras. “Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin kalian setia kepada rakyat dan kedaulatan Indonesia. Segera usut dan tindak! Kita bela kebenaran, keadilan, dan rakyat kita,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo mengungkapkan, permainan harga oleh penggilingan padi besar dan produsen beras nakal telah merugikan petani. Meski harga gabah kering panen (GKP) saat ini telah menyentuh harga pokok penjualan (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg), praktik penekanan harga oleh pelaku usaha besar masih berlangsung.

“Ada penggilingan padi besar yang nakal, yang mengeruk keuntungan hingga Rp 2 triliun per bulan. Jika mereka tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi untuk dikelola demi kesejahteraan petani,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan kepala desa dan jajaran kementerian terkait.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan adanya praktik manipulasi di pasar beras nasional, terdapat beras kualitas eceran atau medium dikemas sebagai beras premium, lalu dijual dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Hal itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penipuan, kejahatan ekonomi, dan bentuk penkghianatan terhadap bangsa.

“Kerugian masyarakat akibat praktik seperti ini mencapai Rp100 triliun per tahun. Ini penghianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini upaya membuat Indonesia terus lemah dan miskin. Saya tidak terima, saya disumpah sebagai Presiden untuk memegang teguh aturan dan UUD yang berlaku,” ujar Presiden Prabowo.

Kemerdekaan Ekonomi

Presiden Prabowo juga menyatakan, akar persoalan pangan nasional bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyentuh soal kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Praktik curang di sektor pangan terus membuat rakyat Indonesia miskin, meski negara telah memiliki semua instrumen pemerintahan. “Kemerdekaan sejati bukan hanya lagu. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Negara yang merdeka adalah negara yang mampu memberi makan dan kehidupan layak bagi rakyatnya,” ucap Presiden Prabowo.

Kepala Negara telah memberi peringatan keras kepada para pengusaha untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jika tetap melanggar, negara akan bertindak tegas. “Kalau kita tertibkan, kita punya Rp 100 triliun per tahun. Itu bisa memperbaiki 100 ribu sekolah. Dalam 3,5 tahun, kita bisa benahi semua bersama. Tapi kalau dibiarkan, ini saya anggap sebagai sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang. Ini harus kita hentikan!” tegas Presiden.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berhasil mengungkap adanya dugaan terhadap 212 merk beras yang tidak sesuai volume, HET, dan standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Dugaan pelanggaran itu disinyalir jadi salah satu penyebab anomali harga, yakni lonjakan harga beras di tingkat konsumen di tengah peningkatan produksi dalam negeri.

Di berbagai kesempatan, Mentan Amran menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan menindak tegas pengusaha ataupun produsen yang terbukti melakukan kecurangan.
“Seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia yang tidak mengikuti aturan harus ditindak. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Karena kita harus menjaga pangan Indonesia di saat negara lain sedang kesulitan pangan,” tegas Mentan dalam publikasi yang dikutip Senin (21/07/2025).

Mentan juga memastikan, pasokan beras nasional kini kondisinya aman. Selama Juli 2025, pemerintah akan menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras dalam rangka program perlindungan sosial. Selain itu, 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai akhir 2025. “Dengan stok nasional 4,2 juta ton, kami optimistis harga akan segera stabil. Tidak ada alasan memainkan harga di tengah pasokan melimpah. Pemerintah akan terus mengawal distribusi hingga ke tangan konsumen,” tandas dia.