JAKARTA, AW-Pemerintah berencana menaikkan kewajiban plasma perkebunan bagi perusahaan besar yang memperoleh hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunana (HGB) menjadi 30-50% dari saat ini sekitar 20%. Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar prinsip adil tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dijadikan dasar kebijakan HGU dan HGB.
Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, salah satu pesan penting usai menjalani puasa Ramadan adalah keadilan sosial. Nusron menjelaskan, prinsip keadilan dan pemerataan tersebut juga menjadi dasar kebijakan HGU dan HGB.
Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar prinsip tersebut diterapkan secara adil tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. “Yang besar tetap harus besar, tetapi juga harus membantu yang kecil agar bisa berkembang. Tidak boleh ada dominasi satu pihak saja,” ujar Menteri Nusron saat menjadi khatib dalam pelaksanaan salat Idulfitri 1446 Hijriah yang berlangsung di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari Jakarta pada 31 Maret 2025.
Menteri Nusron mengungkapkan, pemerintah tengah merancang kebijakan yang mendukung usaha kecil, salah satunya dengan mempermudah akses dalam pengajuan HGU dan HGB. Nusron pun menyoroti soal kebijakan plasma perkebunan, yang mana perusahaan besar yang memperoleh HGU atau HGB harus berbagi dengan masyarakat. “Saat ini, pengusaha besar hanya memberikan sekitar 20% plasma kepada rakyat kecil. Kami berencana menaikkan angka tersebut menjadi 30-50%,” jelas Menteri Nusron dalam publikasi yang dikutip pada Senin (01/04/2025).
Dalam khotbahnya, Menteri Nusron menyampaikan tiga pesan penting yang dapat dimaknai setelah menjalani Ramadan. “Pesan pertama adalah pesan moral dalam diri kita atau tahdzibun nafsi. Artinya, di bulan Ramadan kita harus mawas diri. Kedua, pesan keadilan sosial karena salah satu kewajiban memasuki bulan Syawal adalah membayar zakat fitrah. Ketiga adalah jihad, yaitu usaha manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi,” ungkap dia.
Berkaitan dengan pesan keadilan sosial, Menteri Nusron berharap semangat bulan suci Ramadan dapat menginspirasi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemerataan harta, terutama dalam sektor pertanahan. Hal ini dia sampaikan kata ditemui awak media usai pelaksanaan salat.
Pentingnya pemberantasan mafia tanah juga menjadi perhatian Menteri Nusron. Di momen ini, dia menegaskan komitmennya untuk memastikan tanah tidak dikuasai secara ilegal dan untuk mengurangi low investment. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk segera menyertifikatkan tanah mereka guna menghindari penyalahgunaan hak atas tanah dan potensi sengketa.
“Mafia tanah harus kita tangkap! Bahkan, beberapa sudah kita miskinkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagai menteri, saya harus memberikan contoh dan menertibkan jajaran saya. Tidak mungkin ada tanah yang diserobot tanpa melibatkan orang dalam BPN. Ini akan kami tertibkan,” tegas Menteri Nusron. Salat Idulfitri di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Turut serta dalam pelaksanaan ibadah yaitu Pembina IKAWATI ATR/BPN Dily Rosi Nusron Wahid serta ribuan jemaah yang memadati masjid.
