JAKARTA, AW-Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyiapkan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 kilometer (km) guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan 2025. Terdapat delapan provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan sehingga harus diantisipasi jauh-jauh hari, yakni Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Riau.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan bahwa kesiapan Provinsi Riau dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan 2025 menjadi indikator penting. Karena itu, menghadapi kemarau tahun ini, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq gencar mengunjungi daerah-daerah rawan. “Perlu sekali turun ke lapangan mengecek kesiapan kita semua,” kata Menteri LH.
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan dilakukan serius dan represif sebagaimana amanat undang-undang. Karena itu, Kementerian LH sangat ingin berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk melibatkan Gapki pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personel dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau pada 10 Mei 2025.
Sekjen Gapki Muhammad Hadi Sugeng mengatakan, Gapki menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong KLH. Gapki menilai bahwa pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Dari data yang dikumpulkan Gapki, setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Selain Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kaltara, juga Riau.
Gapki yang kini beranggotakan 752 perusahaan menyadari sumbangsih yang dapat diberikan industri sawit dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di antaranya dengan mengimbau serta menetapkan standar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan bagi para anggotanya. “Meski belum semua perusahaan sawit tergabung dalam Gapki, namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan,” jelas Hadi Sugeng.
Dalam publikasi yang dikutip Selasa (13/05/2025), Gapki melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan merangkul multipihak berbasis lanskap, yakni melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, dan badan terkait serta melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota Gapki juga melakukan standardisasi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan sertifikasi.
Pencegahan lainnya dengan modifikasi cuaca serta membuat imbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan meliputi upaya pemetaan area rawan titik api serta memastikan tersedianya sumber air di area tersebut.
Selain itu, perusahaan sawit juga telah memanfaatan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 kilometer. “Selain kepatuhan terhadap regulasi, sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dengan kondisi yang baik dan terawat telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anggota Gapki di seluruh Indonesia,” ungkap Hadi Sugeng.
Riau Jadi Fokus
Menteri LH menjelaskan, konsolidasi sangat penting, mengingat seluas lebih dari 4 juta hektare (ha) lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini harus dimaknai bahwa pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan di Riau harus dikelola dengan sangat cermat.
“Kami mengimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan Gapki untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengingatkan bahwa pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan harus terorganisir dengan baik,” jelas Menteri LH. Konsolidasi sejenis juga akan dilakukan di daerah-daerah lain.
Sedangkan Gubernur Riau Abdul Wahid yang hadir pada Konsolidasi Kesiapan Personel dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau juga menyampaikan kesiapan provinsi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kesiagaan provinsi dilandasi inisiatif dan semangat bahwa mencegah lebih baik dari pada memadamkan.
Sebagai bentuk pencegahan, Provinsi Riau juga sudah melakukan beberapa langkah, di antaranya bekerja sama dengan BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Provinsi melakukan semai hujan atau tabur garam di lahan-lahan yang berpotensi kebakaran.
Abdul Wahid menyoroti pentingnya industri sawit sebagai salah satu penopang perekonomian Riau. Untuk itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau dipercayanya dapat menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan investasi di provinsi itu. “Kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 5% di tahun ini, untuk menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan menjadi penting untuk mendapatkan kepercayaan investor,” tegas dia.
