JAKARTA, AW-Indonesia dan Australia menyepakati langkah konkret perangi pencurian ikan di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Upaya memerangi pencurian ikan di ZEE tersebut di antaranya dilakukan dengan melanjutkan kembali patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi pengawasan, serta peningkatan kapasitas pengawas perikanan.

Pada 5 Mei 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Otoritas Australia meningkatkan kerja sama bidang pengawasan perikanan melalui pertemuan Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) ke-24 yang digelar di Jakarta. Forum tahunan itu membahas sekaligus menetapkan langkah konkret penanganan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di perairan ZEE kedua negara.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang dibahas pada IAFSF ke-24, mulai dari evaluasi implementasi kinerja tahun 2024 hingga program kerja di 2025. Kerja sama Indonesia-Australia dalam pengawasan perikanan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, khususnya di perairan perbatasan.

“Tahun lalu, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti patroli terkoordinasi, program kampanye publik atau Public Information Campaign (PIC), dan peningkatan kapasitas sumber daya. Di tahun ini, kami akan melakukan kembali patroli terkoordinasi, PIC, pertukaran data dan informasi pengawasan perikanan, serta peningkatan kapasitas pengawas perikanan dalam penanganan IUUF,” jelas Pung dalam publikasi yang dikutip Jumat (09/05/2025).

Sementara itu, Ketua Delegasi Australia yang dipimpin oleh Commander Troy Van Tienhoven, OAM, RAN Chief of Operation, Maritime Border Command, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kerja sama Australia dengan Indonesia yang sudah berjalan sejak 2007 atau kurang lebih 18 tahun memberi manfaat dalam menyelesaikan permasalahan perikanan kedua negara, sehingga perlu ditingkatkan.

Pertemuan tersebut dihadiri CEO Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Operation Commander Australian Border Force (ABF), Direktur Intelligence dari Maritime Border Command (MBC), Minister Counsellor Kedutaan Besar Australia di Jakarta, serta pimpinan dari Ditjen PDSKP, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab sesuai dengan program prioritas Ekonomi Biru. Penyelenggaraan IAFSF ke-24 menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Australia diperlukan untuk meningkatkan pengawasan perikanan yang lebih efektif.