JAKARTA, AW-Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung penuh kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih. Koperasi itu akan menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil serta meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal. Koperasi Merah Putih menjadi solusi konkret memperpendek rantai distribusi pangan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif gerakan Koperasi Merah Putih tersebut. Sebab, Koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, sekaligus meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal. “Koperasi adalah solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan. Kalau koperasi desa kuat, petani tidak lagi dijepit tengkulak atau mafia. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa,” tegas Mentan Amran.
Mentan Amran juga menegaskan bahwa Kementan akan mendukung penuh Koperasi Merah Putih. Melalui koperasi, ke depan tidak boleh lagi ada pupuk oplosan yang merugikan petani, beras yang tidak sesuai mutu, maupun minyak goreng yang tak sesuai takaran dan merugikan masyarakat. “Koperasi desa atau Koperasi Merah Putih akan menjadi simpul baru dalam tata niaga pangan nasional yang lebih sehat dan berpihak pada petani. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tandas Mentan.
Mentan Amran turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan upaya memperpendek rantai distribusi untuk rakyat. Program itu menargetkan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat distribusi pangan masyarakat dan kebutuhan pokok rakyat.
Presiden Prabowo menegaskan, koperasi adalah solusi konkret dan struktural untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. “Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita memulai suatu usaha besar. Koperasi adalah alat perjuangan bagi mereka yang lemah. Yang kuat membuat PT, holding, incorporated. Tapi bagi rakyat kecil, koperasi adalah kekuatan kolektif,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Menurut Presiden, konsep koperasi ibarat lidi yang lemah jika berdiri sendiri, namun menjadi kuat bila disatukan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari gerakan koperasi, yang diharapkan mampu mengangkat kekuatan ekonomi rakyat kecil menjadi pilar kekuatan nasional.
Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan, hingga saat ini, 80.081 Koperasi Merah Putih telah resmi terbentuk di seluruh Indonesia dengan 108 koperasi sudah siap beroperasi. Koperasi Merah Putih akan menyediakan berbagai jenis usaha sesuai kebutuhan, terutama pangan, serta turut mempertimbangkan potensi tiap desa. “Kita tidak boleh bergantung pada impor pangan. Kita harus berdaulat, berswasembada pangan, air, dan energi. Kita harus berdayakan petani kita sendiri dengan sistem yang adil dan berkelanjutan,” tegas Menko Pangan.
Atasi Anomali Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti praktik-praktik curang dalam distribusi pangan yang merugikan masyarakat luas. Contoh, manipulasi kualitas beras yang marak terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. “Banyak yang nakal, beras biasa diganti saja stempelnya jadi beras premium. Tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia juga lagi heboh. Tapi ini harus kita tertibkan,” tegas Presiden dalam publikasi yang dikutip Selasa (22/07/2025).
Presiden telah menerima laporan dari Mentan Amran bahwa saat Mentan Amran menjabat di periode sebelumnya juga telah mengambil langkah tegas terhadap mafia pangan. “Beliau waktu jadi Menteri Pertanian dulu, sudah ditindak para mafia pangan ini. Tapi muncul lagi, muncul lagi, mencoba-coba lagi. Sama dengan kasus minyak goreng, dalam satu botol dikurangi 10%, 20%. Itu besar sekali, karena 20% dari sekian juta ton itu nilainya luar biasa,” jelas Presiden.
Menurut Presiden, praktik-praktik itu adalah bentuk anomali ekonomi yang harus segera dilacak dan dihentikan. Kepala Negara menekankan, saat ini negara punya kemampuan yang jauh lebih baik untuk mengawasi mutu dan distribusi pangan. “Sekarang kita bisa cepat lacak. Laboratorium untuk periksa mutu beras, pangan, dan sebagainya sudah banyak di daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, jadi permainan-permainan seperti itu bisa langsung kita deteksi,” ujar Presiden.
