JAKARTA, AW-Masyarakat memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan kasus beras oplosan. Warga berharap langkah cepat pemerintah dalam mengusut kasus beras oplosan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap kualitas pangan sekaligus menekan praktik curang yang merugikan rakyat kecil.

Masyarakat mendukung langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang secara tegas mengusut dugaan kasus beras oplosan. Salah satunya disampaikan Barokah, warga Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang menceritakan pengalamannya membeli beras kualitas rendah. “Saya kecewa. Saya berkali-kali dapat beras harganya agak mahal tapi berasnya gak bagus. Itu dicampur di pengecernya. Kita gimana mau protes. Mungkin pedagangnya mau untung,” jelas Barokah.

Barokah juga mengapresiasi gerakan cepat Mentan Amran mengungkap dugaan kasus pengoplosan beras. “Menteri Pertanian ini bagus. Pak Menteri Pertanian gercep. Saya juga mendukung gerakan Satgas Pangan agar harga-harga tidak mahal,” ungkap dia.

Barokah juga berharap pemerintah terus melakukan upaya terbaik untuk menjamin pangan yang terjangkau, tercukupi, dan berkualitas bagi masyarakat. “Semoga aja pangan Indonesia gak terlalu mahal. Pemerintah tanggulangi harga mahal. Hasil bumi kita berkecukupan. Semoga tidak ada daya beli turun karena harga terjangkau,” harap dia.

Selain itu, Mugiyanto, warga asal Cilandak, Jakarta Selatan, juga berterima kasih kepada Mentan Amran yang menginisiasi penelusuran terhadap dugaan pengoplosan beras yang tidak sesuai kualitas. Dia berharap agar penegak hukum segera menindak dugaan praktik kecurangan beras tersebut. “Terima kasih Pak Menteri Amran. Semoga ini gak berlarut-larut. Harus segera ditangani. Harus ditindak aparat. Kasihan, kita kan orang kecil, gak tahu apa-apa,” kata Mugiyanto dalam publikasi yang dikutip Jumat (18/07/2025).

Pada 27 Juni 2025 lalu, Mentan Amran mengungkapkan temuan terkait peredaran beras bermasalah di pasar. Mentan menyatakan ada 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa yang tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET). Mentan Amran menyebutkan potensi kerugian konsumen akibat praktik curang ini bisa Rp 99 triliun. Beras SPHP yang seharusnya dijual sesuai ketentuan, ditemukan dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih mahal. Temuan ini telah dilaporkan secara resmi kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Mentan menjelaskan anomali harga beras menjadi perhatian serius karena terjadi saat produksi nasional justru meningkat. Badan Pangan Dunia (FAO) memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, di atas target nasional 32 juta ton. “Kalau dulu harga naik karena stok sedikit, sekarang tidak ada alasan. Produksi tinggi, stok melimpah, tapi harga tetap tinggi. Ini indikasi adanya penyimpangan,” ujar Mentan Amran.