JAKARTA, AW-Berbagai kebijakan pertanian propetani yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari pelaku sektor tersebut. Kebijakan pertanian propetani itu di antaranya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kilogram (kg), percepatan distribusi pupuk, dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Adanya kebijakan pertanian propetani itu membuktikan negara hadir bagi rakyat.
Saat Diplomasi Publik: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil di Jakarta pada 28 Mei 2025, para petani mengungkapkan dampak nyata dari program pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Berbagai kebijakan dan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo di sektor pertanian mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari para petani. Di kesempatan itu, hadir Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang menyatakan bahwa kebijakan pertanian propetani bukti negara hadir bagi rakyat.
Mamat Acek, petani asal Garut, Jawa Barat, mengungkapkan, penyaluran pupuk subsidi yang kini lebih cepat dan mudah melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) sangat membantu proses bertani. Mamat juga memuji penetapan HPP GKP Rp 6.500 per kg serta program jemput bola penyerapan gabah oleh Perum Bulog. “Alhamdulillah, para petani bahagia karena program Pak Presiden sangat menyentuh ke para petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Menteri Pertanian, Pak Wamentan, para petani mulai perlahan sejahtera,” ujar Mamat.
Sementara itu, Wildan Mauludin, petani milenial dari Kuningan, Jawa Barat, mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bidang pertanian. Bantuan alsintan sangat memudahkan pekerjaannya di lahan sawah yang luas. Mekanisasi dan teknologi pertanian tersebut dapat membantu pekerjaan bertani lebih efektif dan efisien. “Kami sangat puas dengan kinerja pemerintah. Saya sendiri sebagai anggota kelompok tani, karena di lokasi saya cukup luas untuk sawahnya, manfaat combine harvester sangat dirasakan para petani,” ungkap dia.
Senada dengan itu, Taufik Handriawan, pegiat pertanian sekaligus Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Kuningan, menyatakan, bantuan dari Kementan memotivasi para petani untuk terus berproduksi demi tercapainya swasembada pangan nasional. “Bantuan-bantuan dan program untuk kesejahteraan petani dapat menggerakkan petani untuk terus bertani dan meningkatkan produksi. Dengan program Bapak Presiden, swasembada pangan mudah-mudahan segera terwujud,” tutur dia dalam publikasi yang dikutip Jumat (30/05/2025).
Ruang Dialog Terbuka
Menanggapi sikap para petani itu, Wamentan Sudaryono menegaskan, apresiasi para petani itu bukti kebijakan pertanian pemerintah menyentuh langsung kehidupan rakyat. “Ini bukti nyata negara hadir. Kami tidak hanya membuat program, tapi memastikan program itu menyentuh langsung kehidupan petani,” kata Wamentan.
Pemerintah juga terus mendorong akselerasi program pertanian dengan pendekatan berbasis teknologi dan dialog terbuka dengan para pelaku pertanian untuk menjawab tantangan lapangan. ”Caranya tidak bisa pakai narasi, tanaman itu harus ditanam, butuh teknologi, bioteknologi, teknologi pembibitan, teknologi pemeliharaan, dan butuh lahan,” jelas Wamentan.
Wamentan mengungkapkan, pemerintah akan terus membuka ruang-ruang dialog bersama para petani maupun stakeholder lainnya. Hal itu untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan. Hingga dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada petani. ”Saya kira penting untuk memberitahukan apa yang kita kerjakan, policy apa yang kita gulirkan, dan jawaban apa yang kita berikan atas keluhan rakyat. Intinya, negara hadir untuk petani agar pertanian Indonesia semakin maju,” tandas Wamentan.
Pemerintah melalui Kementan terus melakukan berbagai program strategis guna mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras. Ekstensifikasi (perluasan areal tanam) serta intensifikasi (peningkatan indeks pertanaman) terus dipacu demi memacu produksi nasional. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menambah volume pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton di 2025 serta memangkas regulasi penyalurannya dari yang sebelumnya berbelit-belit.
Di hilir, pemerintah mengambil langkah tegas demi memastikan kesejahteraan petani lewat penetapan HPP gabah dan jagung yang menguntungkan petani. Upaya-upaya strategis itu menegaskan keberpihakan nyata pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani Indonesia.
