JAKARTA, AW-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kolaborasi dan sinergi dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) lain untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang makin kuat dan terintegrasi dalam rangka menjamin iklim usaha perikanan nasional. Pengawasan yang efektif diyakini akan menjamin terjaganya keberlanjutan ekosistem serta iklim usaha perikanan dan kelautan Indonesia yang sehat dan berdaya saing.

Untuk itu, KKP melangsungkan forum sinergi dan kolaborasi bersama perwakilan TNI Angkatan Laut, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan di Kantor KKP pada 14 Mei 2025. Forum itu menyepakati penegakan hukum dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan prinsip ultimum remedium yaitu mendahulukan sanksi administratif untuk memperkuat ekosistem bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Kita bangun sinergi karena laut bukan hanya teritori, tapi di sana ada sumber daya yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ikan-ikan kita diambil oleh penangkap dari luar. Kemudian bagaimana potensi pulau-pulau kecil ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan,” ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam publikasi yang dikutip Sabtu (17/05/2025).

Menteri Trenggono mengatakan, tindak pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum serta menghindari pemeriksaan kapal perikanan yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sinergi dan kolaborasi pun tidak hanya sebatas pada dokumen, tetapi termanifestasi dalam praktek di lapangan.

Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, adapun langkah sinergi penegakan hukum di laut dilaksanakan melalui forum koordinasi, sharing data kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum di laut, penguatan patroli bersama, serta sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap ketentuan perundangan berlaku.

“Dengan adanya pertukaran data informasi, koordinasi pelaksanaan di lapangan akan semakin mudah, misalnya saat akan melakukan operasi bersama atau operasi terkoordinasi pengawasan kelautan dan perikanan,” kata Didit Herdiawan.

Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, upaya-upaya sinergi dan kolaborasi di antara penegak hukum di laut yang selama ini telah terjalin akan terus diperkuat. “Hal ini sesuai arahan Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri bahwa ekologi menjadi panglima dalam Ekonomi Biru sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pengawalnya,” tutur Pung.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif juga menjelaskan, sinergi dan kolaborasi juga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Implementasi PIT memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang humanis dan inovatif serta keseragaman tindak di lapangan.