JAKARTA, AW-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan prioritas tertinggi pemerintahannya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam mewujudkan kemandirian pangan, Indonesia memandang pembangunan pertanian paling urgen untuk dijalankan ke depan.
Presiden Prabowo menyampaikan itu di St Petersburg International Economic Forum 2025 (SPIEF 2025) yang dihadiri para pemimpin dunia dan tokoh ekonomi lintas kawasan. Di Forum Ekonomi St Petersburg tersebut, Presiden Prabowo menegaskan kemandirian pangan menjadi prioritas utama Indonesia, sehingga kewajiban pertama pemerintahannya melindungi rakyat dari kelaparan. “Kewajiban pertama sebuah pemerintahan adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan akibat lingkungan yang menantang,” tegas Presiden.
Prioritas itu diimplementasikan pada jajaran di Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya dengan melaksanakan amanat swasembada pangan. “Karena itu, saat saya mengambil alih pemerintahan, prioritas utama saya mewujudkan swasembada pangan,” tandas Prabowo.
Dalam forum internasional prestisius yang mempertemukan pemimpin dari Barat, Timur, dan Global South tersebut, Presiden Prabowo menggambarkan urgensi pembangunan pertanian nasional dalam konteks pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat. “Setiap tahun, ada lima juta warga baru yang harus diberi makan. Itu berarti, setiap tahun, Indonesia harus menyediakan pangan bagi satu negara sebesar Singapura,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan pencapaian luar biasa Indonesia dalam sektor pertanian selama tujuh bulan masa pemerintahannya. “Kami berhasil meningkatkan produksi beras dan jagung sekitar 50% dan saat ini cadangan beras nasional di gudang pemerintah mencapai 4,4 juta ton, cadangan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia,” jelas dia. Capaian itu merupakan hasil dari kebijakan efisiensi, pemberantasan korupsi, serta deregulasi yang memangkas aturan-aturan tidak efektif dalam sektor pertanian dan distribusi pangan.
Ikuti Budaya Lokal
Presiden Prabowo juga menyampaikan perlunya filsafat pembangunan nasional yang tidak hanya mengikuti arus ekonomi global, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal. Prabowo mengkritisi dampak negatif dari dominasi ideologi pasar bebas yang dalam beberapa dekade terakhir diikuti oleh banyak negara Asia Tenggara. “Kami tidak akan mengikuti satu kutub ekstrem. Kami memilih jalan tengah, menggabungkan semangat inovasi kapitalisme dan peran intervensi pemerintah untuk melindungi yang lemah,” kata Presiden.
Dalam konteks pertanian, hal ini berarti keberpihakan negara kepada petani kecil, subsidi dan dukungan produksi, serta proteksi dari ketimpangan pasar. “Kita ingin memastikan keberhasilan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh 1% orang terkaya. Kita ingin kesejahteraan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat,” kata Presiden Prabowo. Presiden mengutip filosofi yang dianut pemerintahannya yakni the greatest good for the greatest many.
Dalam publikasi yang dikutip Senin (23/06/2025) disebutkan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional, termasuk melalui keanggotaannya di BRICS dan New Development Bank, yang dinilai dapat memperkuat investasi dan kerja sama dalam pembangunan sektor pangan dan energi.
Pidato di SPIEF 2025 itu menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sektor pertanian akan menjadi tulang punggung utama dalam membangun kemandirian bangsa dan menghadapi tantangan global. Dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan, efisiensi, dan keberpihakan pada petani, Indonesia diharapkan dapat meraih swasembada pangan berkelanjutan dalam waktu dekat.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Rusia lebih jauh mengungkapkan bahwa pemerintah sesuai Asta Cita Presiden Prabowo memfokuskan pada kemandirian pangan. Hal ini demi menjaga kesiapan Indonesia memaikan peran yang lebih besar dalam sistem pangan global.
Banyak negara yang sedang mengalami tekanan pangan, sementara Indonesia justru mencatat peningkatan produksi signifikan. “Pemerintah melalui berbagai kebijakan menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama. Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan hasil yang terlihat saat ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” tegas Mentan Amran.
