JAKARTA, AW-Pemerintah memastikan distribusi bantuan pangan beras tidak akan membuat harga gabah di tingkat petani jatuh. Sebab, penyaluran bantuan pangan beras akan selektif dengan menyasar penerima yang benar-benar telah terverifikasi. Bantuan pangan beras akan disalurkan Juni-Juli 2025 ini sebagai salah satu program stimulus ekonomi dari pemerintah.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) tidak akan menjadi faktor depresiasi harga gabah di tingkat petani. Hal itu karena tujuan stimulus ekonomi tersebut untuk menyokong masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bersepakat agar menjaga harga gabah petani tidak sampai jatuh. Namun masyarakat yang layak dibantu juga tetap dapat bantuan. Itu kerennya hari ini, bisa sama-sama memahami dua tujuan hulu dan hilir untuk tercapai semuanya,” jelas Arief dalam publikasi yang dikutip Selasa (03/06/2025).
Adapun database penerima BPB tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Implementasi DTSEN diharapkan dapat meningkatkan akurasi penerima, sehingga benar-benar tepat sasaran. “Kita menggunakan data DTSEN. Ini tentunya dari teman-teman dari Bappenas, BPS bersama Kementerian Sosial dengan koordinasi dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko Perekonomian,” papar Arief.
Selanjutnya, dalam hal pengawasan saat penyaluran nanti, Bapanas akan berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama Satgas Pangan Polri. “Kita berharap bisa one shoot supaya bisa cepat sampai ke masyarakat. Nah pengawasannya di lapangan tentunya biasanya kita bersama Satgas Pangan juga. Jadi Satgas Pangan kemudian Satgas Pangan daerah itu juga nanti akan membantu pengawasan. Jadi bisa sampai by name by address,” papar Arief.
Arief menjelaskan, BPB Juni-Juli 2025 siap disalurkan. Sebagai salah satu bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai program stimulus ekonomi selama Juni-Juli 2025, salah satunya BPB yang ditargetkan dapat menyentuh hingga 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang benar-benar layak menerima.
“Kemarin sore tanggal 2 Juni 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kita untuk memberikan stimulus ekonomi. Ada beberapa paket, salah satunya adalah BPB. Bantuan pangan ini diberikan kepada 18,3 juta PBP, masing-masing 10 kilogram (kg) beras selama dua bulan. Tapi angka sementara di 16,5 juta PBP,” jelas Arief.
BPB tersebut akan diberikan selektif guna menjaga harga gabah di petani. “Kemudian ada tapinya, jangan sampai bantuan ini diberikan tapi harga gabah di tingkat petani malah jatuh, sehingga bantuan pangan ini nanti selektif. Selektif itu maksudnya penerima totalnya tetap 18,3 juta PBP dan yang sudah terverifikasi oleh BPKP sementara ada di 16,5 juta PBP,” kata Arief.
Kendati begitu, khusus di wilayah Indonesia timur kemungkinan besar akan disalurkan secara one shoot atau alokasi dua bulan dalam satu kali pengiriman. “Bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua, Maluku, dan NTT itu one shoot. Jadi Juni-Juli ini, kemungkinan di akhir, itu one shoot. Satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan,” tutur Arief.
Kemudian, Bapanas tentunya akan menugasi Perum Bulog untuk penyaluran BPB tersebut. “Kemarin, saya langsung rapat dengan direksi Bulog. Saya sampaikan bahwa agar dimulai persiapan karena untuk bantuan pangan itu harus disiapkan packaging 10 kg. Kemudian berasnya juga harus yang kondisinya baik. Tidak boleh ada beras jelek yang di-deliver ke masyarakat. Harus zero complain, walaupun itu sulit,” tegas Arief.
Arief juga menekankan dampak positif yang diharapkan dari berbagai program stimulus ekonomi pada Juni-Juli ini antara lain dapat membantu masyarakat secara luas dan mengungkit pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025. “Semoga bantuan pangan ini memang betul-betul bisa membantu masyarakat luas. Kemudian program stimulus ekonomi bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kuartal dua ini,” kata dia.
Hal ini lantaran Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. “Inflasi kita sekarang 1,6% dengan pertumbuhan ekonomi 4,8%. Beliau sampaikan kalau bisa pertumbuhan ekonomi di atas 5%, jadi perlu ada stimulus-stimulus,” tandas Arief.
